Terbaru! Rincian Besaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2026

Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa diatur secara nasional dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. Ketentuan ini disetarakan dengan nilai persentase dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan ruang II/a.

Selain itu, melalui regulasi terbaru tahun 2026, pemerintah terus memperkuat kesejahteraan aparatur desa melalui penyesuaian sistem kenaikan Siltap berkala serta pengaturan tunjangan yang lebih eksplisit berdasarkan kapasitas keuangan daerah masing-masing.

Rincian Besaran Minimal Siltap Per Bulan

Siltap dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bupati atau Walikota menetapkan angka pastinya di tiap daerah melalui Peraturan Bupati (Perbup), namun tidak boleh lebih rendah dari standar minimal nasional berikut:

Jabatan Aparatur Desa	Persentase Standar PNS II/a	Besaran Minimal Siltap (Per Bulan)
Kepala Desa (Kades)	120% dari Gaji Pokok PNS II/a	Rp2.426.640
Sekretaris Desa (Sekdes)	110% dari Gaji Pokok PNS II/a	Rp2.224.420
Perangkat Desa Lain (Kaur, Kasi, Kadus)	100% dari Gaji Pokok PNS II/a	Rp2.022.200

*Catatan: Angka di atas merupakan batas minimum nasional yang ditetapkan pemerintah. Banyak daerah dengan kapasitas keuangan daerah (ADD) besar mengalokasikan Siltap jauh di atas standar ini mengacu pada aturan turunan di wilayah setempat.

Jenis Tunjangan Tambahan Kepala Desa & Perangkat Desa

Selain menerima gaji pokok bulanan (Siltap), aparatur desa yang aktif juga berhak menerima pendapatan lain berupa tunjangan yang sah demi mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Komponen tunjangan tersebut mencakup:

Tunjangan Jabatan & Kinerja: Dianggarkan secara berkala melalui APBDesa bersumber dari sisa bagi ADD maupun pos pendapatan desa yang sah lainnya.

Tunjangan Pengelolaan Tanah Bengkok: Hak pengelolaan tanah kas desa (tanah eks-bengkok) yang melekat secara sah demi mendukung operasional pemangku jabatan.

Tunjangan Purnatugas: Dana jaminan penghargaan akhir masa jabatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian aparatur desa.

Fasilitas Jaminan Sosial: Perlindungan jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan serta perlindungan kecelakaan kerja komprehensif melalui BPJS Ketenagakerjaan.