Musdes APBDes Perubahan 2026 Desa Lebak Kepuh Fokus Stunting dan Infrastruktur

LEBAK WANGI – Pemerintah Desa Lebak Kepuh, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang sukses menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung khidmat di aula kantor desa ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Lebak Kepuh, Saefudin. Turut hadir memberikan pengawalan dan arahan, perwakilan dari Kecamatan Lebak Wangi yang dihadiri oleh Ibu Missiondari bersama Kasi Trantib, serta Pendamping Desa, jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga.

Musdes kali ini difokuskan pada penyesuaian program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan infrastruktur, keamanan, serta kesehatan masyarakat desa. Dalam pembahasan rancangan APBDes Perubahan T.A. 2026 ini, terdapat tiga kegiatan prioritas baru yang disepakati bersama demi kemajuan Desa Lebak Kepuh:

• Pemagaran Kantor Desa: Pembangunan kembali pagar kantor desa menjadi salah satu prioritas mendesak dalam perubahan anggaran ini dikarenakan kondisi pagar yang ada saat ini sudah roboh. Langkah rehabilitasi ini diambil untuk mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga estetika, serta meningkatkan keamanan aset lingkungan milik Pemerintah Desa Lebak Kepuh.
• Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba: Menjawab tantangan zaman dan menjaga generasi muda, desa mengalokasikan anggaran khusus untuk edukasi serta pembentengan warga dari bahaya peredaran gelap narkoba.
• Pelatihan Mandiri Konvergensi Stunting: Sebagai wujud nyata mendukung program nasional, pelatihan ini ditujukan bagi kader desa guna mempercepat penurunan dan pencegahan stunting secara mandiri dan terintegrasi di tingkat desa.

Dengan hadirnya sinergi antara pihak Pemerintah Desa, jajaran Kecamatan, Pendamping Desa, dan elemen masyarakat, perubahan anggaran ini diharapkan dapat segera direalisasikan. Pemerintah Desa Lebak Kepuh berkomitmen penuh untuk mempercepat pelaksanaan program kerja agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026.