Syarat Calon Kepala Desa Terbaru Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024

Panduan: Pemetaan draf berkas persyaratan administratif bakal calon kepala desa menurut regulasi undang-undang terbaru.

Menjelang pelaksanaan Pilkades serentak mendatang, salah satu regulasi paling krusial yang wajib dipahami oleh panitia maupun bakal calon adalah kriteria pemenuhan syarat administratif. Dinamika regulasi pasca-revisi undang-undang desa membawa beberapa perubahan mendasar yang wajib dicermati bersama.

Syarat Utama Calon Kepala Desa

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 (Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), berikut adalah persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon Kepala Desa:

Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan formal minimal tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Usia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah.

Berbadan sehat (dibuktikan dengan surat keterangan medis resmi dari fasilitas kesehatan milik pemerintah).

Maksimal menjabat sebanyak 2 kali periode (mengikuti ketentuan masa jabatan baru yaitu 8 tahun per periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut).

Memenuhi persyaratan khusus administratif yang diatur secara mendalam di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten setempat.

Aturan Domisili Terbaru (Putusan MK):
Penting untuk diingat kembali, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat domisili kependudukan, calon Kepala Desa kini TIDAK HARUS terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Setiap WNI yang memenuhi syarat administrasi memiliki hak konstitusi yang sama untuk mencalonkan diri.

Sebagai perangkat desa dan jajaran panitia pilkades, mari kita pastikan seluruh verifikasi draf berkas administratif para bakal calon mengacu ketat pada aturan terbaru ini untuk menghindari potensi munculnya sengketa hukum di kemudian hari.

Ruang Aspirasi:
Bagaimana tanggapan Anda mengenai ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun serta dibukanya syarat domisili di UU terbaru ini? Yuk, mari kita saling berbagi pandangan, draf aturan daerah, dan diskusi cerdas Anda di kolom komentar bawah!