Tahapan Penyusunan APBDes yang Benar Agar Bebas Temuan Audit

Bagi seorang Sekretaris Desa, musim penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah salah satu momen paling menguras energi sepanjang tahun. Tuntutan kesesuaian angka, sinkronisasi dengan RKPDes, serta batas waktu yang ketat sering kali membuat kita harus lembur di kantor desa.

Sebagai Sekdes yang sudah 11 tahun mengelola keuangan desa, saya ingin membagikan panduan taktis mengenai tahapan penyusunan APBDes yang benar. Peta jalan ini dirancang sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 agar hasil kerja kita rapi, transparan, dan aman dari temuan tim audit (Inspektorat).

Tahap Persiapan: Sinkronisasi Dokumen RKPDes

Jangan pernah menyusun APBDes dari nol tanpa dasar. Langkah awal adalah melihat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang sudah ditetapkan.

Pastikan semua program yang masuk ke dalam rancangan anggaran adalah program yang tertulis di RKPDes tahun berjalan.

Jika ada kegiatan baru yang mendesak tetapi tidak ada di RKPDes, Anda harus melakukan Perubahan RKPDes terlebih dahulu melalui Musrenbangdessus.

Tahap Penyusunan: Peran Sekdes sebagai Verifikator

Di tahap ini, para Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) akan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan masing-masing. Tugas Anda sebagai Sekdes adalah:

Meneliti dan memverifikasi kewajaran harga pada RAB.

Memastikan kode rekening belanja (Aset, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal) sudah sesuai dengan sistem Siskeudes.

Menggabungkan seluruh RAB yang valid menjadi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes.

Tahap Pembahasan dan Evaluasi

Setelah Raperdes APBDes selesai disusun oleh Sekretariat, dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam Musyawarah Desa.

Tips Lapangan dari Ruang Sekdes:
Catat semua berita acara kesepakatan dengan BPD secara rinci. Setelah disepakati bersama BPD, rancangan tersebut harus dikirim ke pihak Kecamatan untuk dievaluasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten/Kecamatan maksimal 3 hari sejak disepakati.

Tahap Penetapan Menjadi Perdes

Setelah hasil evaluasi dari Camat keluar (biasanya berupa catatan perbaikan), Pemerintah Desa memiliki waktu maksimal 20 hari untuk melakukan penyempurnaan.

Jika dokumen sudah dinyatakan sesuai, Kepala Desa menetapkan Raperdes tersebut menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

Batas akhir penetapan APBDes secara regulasi adalah tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan dimulai.

Kunci Sukses Sekdes: Disiplin Waktu & Regulasi

Temuan audit paling sering terjadi karena dua hal: keterlambatan penetapan atau ketidaksesuaian kode rekening belanja di Siskeudes. Oleh karena itu, mulailah menyusun draf ringkas sejak bulan Oktober atau November agar Anda memiliki waktu luang untuk melakukan revisi angka bersama perangkat lainnya.

Ruang Diskusi:
Apakah di desa rekan-rekan sekalian tahapan penyusunan APBDes sering mengalami kendala administrasi atau keterlambatan sinkronisasi Siskeudes? Yuk, mari kita saling berbagi kendala, regulasi daerah, dan solusi taktisnya pada kolom komentar di bawah!