Cara Menghitung Besaran Tunjangan Purnatugas Perangkat Desa Terbaru

pasca disahkannya UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, kesejahteraan Kepala Desa, BPD, dan seluruh perangkat desa kian diperhatikan. Salah satu hak yang paling dinanti oleh para aparatur desa adalah pemberian tunjangan purnatugas setelah masa baktinya resmi berakhir.

Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima uang pensiun setiap bulan, tunjangan purnatugas perangkat desa dibayarkan hanya 1 (satu) kali sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang sah. Tugas Sekretaris Desa (Sekdes) bersama Kaur Keuangan adalah menyusun proyeksi anggaran ini agar masuk ke dalam struktur APBDes secara akuntabel.

Variabel Utama Penghitungan Tunjangan Purnatugas

Sebelum menghitung berapa nominal uang penghargaan yang akan diterima oleh Sekretaris Desa atau Kepala Urusan (Kaur), tim anggaran desa wajib melihat dua indikator utama yang tertuang dalam regulasi turunan daerah (Perbup):

1. Masa Pengabdian (Tahun Kerja): Semakin lama seorang perangkat desa mengabdi, maka perkalian indeks uang penghargaannya akan semakin besar.
2. Kemampuan Keuangan Desa: Pembayaran tunjangan purnatugas ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditopang oleh Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika keuangan desa minim, daerah dapat menetapkan standar batas bawah.

Simulasi Rumus Umum Tunjangan Purnatugas Perangkat Desa

Sebagian besar Peraturan Bupati (Perbup) di Indonesia mengadopsi sistem penghitungan berbasis kelipatan Penghasilan Tetap (Siltap) pokok terakhir atau menggunakan besaran pagu flat proporsional yang disesuaikan dengan masa jabatan.

Berikut adalah contoh simulasi tabel penghitungan tunjangan purnatugas yang lazim digunakan berdasarkan masa pengabdian perangkat desa:

Masa Pengabdian Perangkat Desa	Indeks Formulasi Uang Penghargaan	Simulasi Nominal (Asumsi Siltap Sekdes Rp 2.224.420)
1 s.d 5 Tahun	2 Bulan Siltap Pokok terakhir	2 x Rp 2.224.420 = Rp 4.448.840
6 s.d 10 Tahun	4 Bulan Siltap Pokok terakhir	4 x Rp 2.224.420 = Rp 8.897.680
11 s.d 20 Tahun	6 Bulan Siltap Pokok terakhir	6 x Rp 2.224.420 = Rp 13.346.520
Di atas 20 Tahun (Pensiun Maksimal)	8 hingga 10 Bulan Siltap Pokok terakhir	10 x Rp 2.224.420 = Rp 22.244.200

INFO REGULASI: Menurut ketentuan PP 16/2026, standar Penghasilan Tetap (Siltap) Sekretaris Desa minimal adalah sebesar 110% dari gaji pokok PNS Golongan II/a, yaitu berada di kisaran Rp 2.224.420 per bulan. Angka inilah yang menjadi dasar utama perkalian uang penghargaan purnatugas Anda.

Aturan Khusus Kepala Desa Antar Waktu (PAW)

Bagaimana jika seorang Kepala Desa menjabat melalui jalur Pemilihan Antar Waktu (PAW) dan tidak menyelesaikan masa pengabdian penuh? Beberapa aturan daerah menegaskan bahwa Kepala Desa pengganti antar waktu tetap berhak mendapatkan tunjangan purnatugas secara proporsional, umumnya sebesar 80% dari nilai tunjangan purnatugas Kepala Desa reguler.

Kondisi yang Membatalkan Hak Tunjangan Purnatugas

Rekan-rekan perangkat desa wajib tahu bahwa tunjangan ini tidak bersifat mutlak bagi semua orang. Hak tunjangan purnatugas ini otomatis hangus atau tidak akan diberikan apabila perangkat desa diberhentikan secara tidak hormat karena kondisi berikut:

• Terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan berstatus kekuatan hukum tetap.
• Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur dalam undang-undang secara berturut-turut.
• Diberhentikan karena sanksi disiplin berat dari pihak pembina kecamatan/kabupaten.

PERINGATAN BAGI KAUR KEUANGAN: Karena pembayaran tunjangan purnatugas ini bersifat satu kali di akhir masa jabatan, pastikan perencanaan mutasi atau pensiun perangkat desa sudah diproyeksikan satu tahun sebelumnya agar ketersediaan kas APBDes tetap aman tanpa mengganggu belanja pembangunan fisik desa.

Kesimpulan

Penghitungan tunjangan purnatugas ini menuntut transparansi tinggi dalam pengelolaan APBDes. Dengan memahami alur dan simulasinya, para perangkat desa bisa lebih tenang dalam bekerja dan mengabdi demi kemajuan literasi publik dan pelayanan masyarakat desa yang optimal.