Tupoksi Perangkat Desa dan Sekdes Berdasarkan Aturan Terbaru, Biar Kerja Nggak Bingung

Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara jelas adalah kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang harmonis dan profesional. Namun di lapangan, tidak jarang terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih pekerjaan akibat perangkat desa yang masih kebingungan mengenai batasan tanggung jawab mereka masing-masing.

Regulasi utama yang menjadi acuan formal dalam pembagian kerja ini adalah Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan aturan lokal daerah. Di dalam aturan tersebut, struktur organisasi desa dibagi secara sistematis menjadi unsur pimpinan, unsur staf sekretariat, dan unsur pelaksana teknis.

Struktur Pembagian Kerja Pemerintah Desa

Secara garis besar, garis koordinasi di dalam kantor desa menempatkan Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh Sekretaris Desa sebagai panglima administrasi, serta jajaran 3 Kaur dan 3 Kasi sebagai pelaksana teknis.

Jabatan Perangkat	Tugas Pokok Utama	Fungsi Pelayanan & Administrasi
Sekretaris Desa (Sekdes)	Memimpin Sekretariat Desa dan menjadi motor penggerak administrasi pemerintahan.	Mengoordinasikan penyusunan regulasi desa (Perdes/Perkades), mengendalikan pengelolaan keuangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban desa.
Kaur Tata Usaha & Umum	Staf sekretariat yang mengurusi pelayanan administrasi internal, surat-menyurat, dan kearsipan.	Menangani urusan ekspedisi surat, penyediaan prasarana kantor, pengelolaan aset desa, administrasi umum, serta penyiapan rapat-rapat desa.
Kaur Keuangan	Staf sekretariat yang berfokus penuh pada penatausahaan dan administrasi keuangan desa.	Mengurusi buku kas umum, melakukan pengajuan e-billing, mengelola rekening desa, mencatat pajak, serta menyusun draf laporan realisasi anggaran.
Kaur Perencanaan	Staf sekretariat yang mengurusi administrasi perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.	Menyusun draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta penyelarasan dokumen APBDes.
Kasi Pemerintahan	Pelaksana teknis yang menjalankan program kerja bidang operasional pemerintahan dan hukum di masyarakat.	Mengurusi administrasi kependudukan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), pengelolaan pertanahan, serta penataan tata ruang desa.
Kasi Kesejahteraan (Kesra)	Pelaksana teknis yang mengurusi pembangunan fisik dan jaminan sosial kemasyarakatan.	Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, mengelola program bantuan sosial (bansos), pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi warga.
Kasi Pelayanan	Pelaksana teknis yang mengurusi pembinaan sosial, keagamaan, dan kebudayaan.	Mengurusi pembinaan kepemudaan, olahraga, lembaga adat, kesehatan masyarakat, pendidikan formal/non-formal, serta kegiatan keagamaan di desa.

Catatan Ruang Sekdes: Kunci agar perangkat desa tidak bingung adalah memahami posisi rumpunnya. Ketiga Kaur bekerja di dalam sekretariat untuk membantu administrasi internal di bawah kendali Sekdes, sedangkan ketiga Kasi bekerja mengeksekusi program pembangunan dan pembinaan langsung di lapangan.

Pembagian Tugas Nyata Kasus Lapangan (Biar Enggak Rebutan)

Rebutan pekerjaan atau saling lempar tanggung jawab biasanya terjadi pada urusan pelayanan yang memiliki beban kerja tinggi atau bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Berikut adalah pembagian tugas riil untuk beberapa pelayanan desa yang paling sering memicu perdebatan di lapangan:

Jenis Pelayanan / Kasus Lapangan	Siapa Eksekutor Utama?	Penjelasan Batasan Kerja di Lapangan
Urusan Tanah & Akte Jual Beli (AJB / Surat Keterangan Tanah)	Kasi Pemerintahan	Segala administrasi pertanahan, cek fisik batas tanah, registrasi letter C, hingga draf surat pengantar AJB adalah ranah mutlak Kasi Pemerintahan. Kaur atau Kasi lain tidak boleh memotong jalur tanpa disposisi.
Pengelolaan Program Bansos (PKH, BLT-DD, KIS, DTKS, dll)	Kasi Kesejahteraan (Kesra)	Pendataan warga miskin, verifikasi DTKS, penyiapan data KPM Bansos, hingga pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan adalah tugas Kasi Kesra. Kaur atau Kasi lain hanya membantu saat Musdes atau verifikasi massal.
Surat Pelayanan Administrasi Kependudukan (Pengantar KK, KTP, Pindah Domisili)	Kaur Tata Usaha & Umum & Kasi Pemerintahan	Kaur TU & Umum bertugas mengetik surat di meja pelayanan garis depan (front office). Namun, validasi status hukum kependudukannya tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab teknis Kasi Pemerintahan.
Pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Kaur Tata Usaha & Umum / Staf Pelayanan	Urusan surat-surat keterangan standar harian publik dipusatkan di meja Kaur TU & Umum selaku pengelola urusan dalam dan tata usaha agar alur administrasi satu pintu dan rapi nomor suratnya.
Pungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB-P2) Desa	Kaur Keuangan & Ketua RT/RW	Kaur Keuangan bertugas sebagai koordinator utama tingkat desa yang merekap setoran. Sementara penagihan langsung atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke rumah warga dikerjasamakan langsung dengan pengurus RT/RW setempat.
Pengelolaan & Pencairan Insentif RT / RW	Kasi Pemerintahan & Kaur Keuangan	Kasi Pemerintahan bertugas membuat verifikasi surat rekomendasi kinerja pengurus RT/RW serta validasi SK mereka. Setelah disetujui Sekdes, Kaur Keuangan yang mengeksekusi pencairan anggaran insentifnya.
Penyertaan Modal & Pengawasan BUMDes	Kaur Perencanaan & Kasi Kesejahteraan (Kesra)	Kaur Perencanaan bertugas menyusun alokasi anggaran investasi modal ke dalam draf RKPDes/APBDes. Setelah anggaran disahkan, Kasi Kesra yang bertugas melakukan pembinaan ekonomi dan monitoring di lapangan.
Operasional Kesehatan Masyarakat (Posyandu, Stunting, Ambulans Desa)	Kasi Pelayanan	Segala koordinasi dengan Kader Posyandu, program pemberian makanan tambahan (PMT) stunting, hingga administrasi operasional Ambulans Desa diurus oleh Kasi Pelayanan sebagai penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat.

Tips Solutif Ruang Sekdes: Agar tidak ada celah rebutan, Kepala Desa didampingi Sekdes wajib menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Harian / Matriks SOTK Desa di awal tahun. Dengan adanya SK internal ini, setiap perangkat memiliki dasar hukum tertulis mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka kerjakan.

Alur Koordinasi Pintu Utama Melalui Sekdes

Ingat, secanggih apa pun pembagian tugas di atas, gesekan tetap bisa terjadi jika perangkat desa berjalan sendiri-sendiri langsung ke Kepala Desa. Di sinilah fungsi Sekretaris Desa selaku verifikator administrasi berjalan.

Sebelum surat atau program kerja ditandatangani oleh Kepala Desa, draf dokumen tersebut wajib masuk ke meja Sekdes untuk diperiksa silang (cross-check). Jika Sekdes melihat ada Kaur yang mengerjakan tugas Kasi, atau sebaliknya, Sekdes berhak mengembalikan dokumen tersebut ke perangkat yang bersangkutan untuk dirapikan sesuai tupoksinya.

Garis Komando: Apakah Kaur dan Kasi Wajib Melapor ke Sekdes?

Salah satu kekeliruan yang sering terjadi di kantor desa adalah adanya anggapan bahwa Kaur dan Kasi bisa berjalan sendiri-sendiri dan langsung melapor ke Kepala Desa tanpa sepengetahuan Sekretariat. Secara regulasi dan tata kelola birokrasi, anggapan ini keliru dan berpotensi merusak tertib administrasi desa.

Penting untuk Diketahui: Dalam struktur SOTK Pemerintah Desa, Sekretaris Desa adalah atasan langsung secara administratif bagi seluruh Kaur dan Kasi. Segala bentuk laporan kinerja harian, progres program kerja di lapangan, hingga berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan wajib dilaporkan dan diserahkan terlebih dahulu ke meja Sekdes selaku verifikator sebelum diteruskan kepada Kepala Desa.

Alur satu pintu ini sangat krusial, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Karena Kaur dan Kasi bertindak sebagai pelaksana kegiatan, Sekdes membutuhkan laporan kinerja mereka untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang keluar dari rekening desa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan lolos audit inspektorat.

Kesimpulan

Kunci sukses jalannya roda pemerintahan desa yang akuntabel adalah sinergi. Ketika seluruh perangkat desa, mulai dari Sekdes, Kaur, hingga Kasi memahami batasan kewenangan masing-masing, maka pelayanan publik akan berjalan optimal tanpa ada rasa saling mengandalkan atau lempar tanggung jawab.

Download PDF Regulasi SOTK Desa Permendagri 84/2015

Kami telah menyediakan file PDF resmi regulasi SOTK serta draf SK Pembagian Tugas Harian untuk posisi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa format Word untuk kantor Anda.

Unduh Dokumen SOTK & Draf SK Desa