Ilustrasi: Pentingnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan aparatur desa demi keselamatan administrasi.
Pernahkah Anda melihat atau merasakan sendiri situasi di mana kantor desa mendadak terasa dingin, kaku, dan para perangkatnya bekerja setengah hati? Atau, mengapa ada Kepala Desa yang awalnya sangat dicintai warga dan pendukungnya, namun di tengah jalan justru mendadak berubah menjadi acuh dan sulit ditemui? Jawabannya sering kali bukan karena mereka tidak pintar, melainkan karena satu musuh tak terlihat: EGO JABATAN.
Di dunia birokrasi desa, fenomena Kepala Desa (Kades) yang mendadak bebal, anti-kritik, dan menutup telinga dari pendapat bawahan bukanlah hal baru. Mengapa jabatan bisa mengubah psikologis seseorang secara drastis hingga mereka merasa 'paling tahu segala hal' dan melupakan orang-orang yang berjuang bersamanya? Mari kita bongkar anatomi psikologis di balik ego pemimpin desa, dan mengapa sikap ini sebetulnya adalah bom waktu yang berbahaya bagi keselamatan mereka sendiri.
'Mandat Rakyat' yang Salah Kaprah
Akar pertama dari tingginya ego seorang pemimpin desa adalah legitimasi politik. Karena dipilih langsung oleh ratusan atau ribuan warga dalam Pilkades, sebagian Kades merasa memiliki derajat kekuasaan yang 'lebih tinggi' secara hukum moral dibanding bawahannya.
Mereka lupa bahwa Sekretaris Desa, para Kasi, Kaur, hingga Kepala Dusun adalah jajaran teknis yang bertugas menjaga keselamatan administrasi. Ketika ego ini menguasai pikiran, Kades akan menganggap saran logis dari perangkat desa sebagai bentuk 'pembangkangan' atau upaya mendikte kekuasaannya. Akibatnya, kalimat "Saya Kepala Desanya, jadi terserah saya!" sering kali menjadi tameng untuk mematikan diskusi sehat.
Insecurity: Ketakutan Tersembunyi di Balik Sikap Otoriter
Banyak pengamat psikologi birokrasi menemukan fakta mengejutkan: semakin keras dan kaku seorang pemimpin menolak pendapat bawahan, biasanya semakin besar pula rasa tidak aman (insecurity) yang sedang mereka sembunyikan.
Memasuki era digitalisasi saat ini, regulasi dan aplikasi penginputan desa (seperti Siskeudes, Prodeskel, atau Epdeskel) berjalan sangat dinamis dan rumit. Jika seorang Kades memiliki keterbatasan latar belakang teknis sementara jajaran bawahannya jauh lebih cerdas dan menguasai aturan, ego Kades akan otomatis merespons sebagai bentuk ancaman terhadap wibawanya. Mereka memilih mengabaikan pendapat bawahan hanya demi terlihat 'paling berkuasa' di depan forum.
'Amnesia Politik' Pasca-Pilkades: Kenapa Dulu Ramah Sekarang Acuh?
Selain menutup telinga dari jajaran perangkat desa, perubahan karakter yang paling sering memicu kekecewaan mendalam bagi warga adalah hilangnya sifat ramah sang Kades. Saat masa kampanye, mereka bisa menjadi sosok yang sangat hangat, rajin menyambangi pos ronda, dan selalu terbuka bagi para pendukungnya demi mendulang suara. Namun, begitu kursi jabatan sudah didapat, kenapa di pertengahan jalan mereka mendadak acuh, dingin, dan seolah membuat jarak?
Secara psikologi politik, hal ini erat kaitannya dengan beban janji politik yang terlanjur diumbar secara berlebihan saat masa kampanye Pilkades. Ketika sudah menjabat dan melihat realita di lapangan bahwa penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) diatur sangat ketat oleh regulasi negara, Kades mulai panik karena menyadari banyak janji kampanyenya yang mustahil untuk diwujudkan tanpa menabrak hukum.
Alih-alih memberikan penjelasan yang jujur dan transparan kepada tim sukses maupun pendukungnya, ego jabatan membuat mereka mengambil jalan pintas psikologis: bersikap acuh, menghindar, dan memperketat akses komunikasi demi menyelamatkan muka sekaligus menghindari tagihan janji-janji politik masa lalu.
Dampak Fatal Jika Kades Memelihara Ego 'Paling Jago'
Sikap keras kepala dan acuh dalam memimpin desa bukan sekadar urusan sakit hati antar-rekan kerja di lingkungan balai desa. Secara nyata, sikap ini membawa dampak buruk yang terstruktur bagi masa depan desa:
Menghidupkan Kembali Fungsi 'Benteng Pengaman' di Desa
Seorang pemimpin yang bijaksana harus sadar bahwa perangkat desa—terutama Sekretaris Desa—bukanlah musuh politik atau saingan wibawa. Sebaliknya, jajaran perangkat desa adalah benteng pengaman administrasi yang berdiri kokoh untuk menjaga kepemimpinan sang Kades tetap selamat.
Tugas bawahan yang cerewet mengingatkan aturan dan regulasi justru sedang menyelamatkan sang Kepala Desa agar tidak salah melangkah dan tidak terjerumus ke dalam masalah hukum atau jeratan hukum tipikor. Ketika Kades mampu menurunkan sedikit egonya, membuka ruang dialog yang setara, dan kembali merangkul jajaran serta pendukungnya dengan komunikasi yang jujur, maka roda pemerintahan desa akan berputar dengan sangat solid, aman, and transparan.
Kekuasaan jabatan di tingkat desa itu dibatasi oleh periodisasi waktu, namun keselamatan nama baik, martabat keluarga, and hubungan sosial kemasyarakatan akan melekat seumur hidup. Memimpin dengan telinga yang terbuka dan hati yang jujur adalah tanda kekuatan nyata, bukan kelemahan.
Kesimpulan
Ego yang tinggi mentang-mentang memegang jabatan tertinggi adalah jebakan batman terbesar dalam dunia birokrasi desa. Dibutuhkan kedewasaan berpikir dan kerendahan hati dari seorang Kepala Desa untuk mau mendengar masukan teknis perangkat serta merawat komunikasi dengan warga, demi kemajuan wilayah yang mereka pimpin.
Bagaimana dengan pola komunikasi antara pemimpin dan jajaran perangkat serta warga di desa Anda saat ini? Apakah ruang dengar pendapat sudah berjalan harmonis, atau justru ego sektoral masih mendominasi? Yuk, bagikan pengalaman dan pandangan objektif Anda di kolom komentar di bawah ini!
1 Komentar
Iya bener
BalasHapusSampaikan tanggapan, pertanyaan, atau pengalaman Anda secara bijak dan sopan.