Resmi! Pemkab Serang Pastikan Pilkades Serentak 2027 Tetap Digelar, 5 Desa Siap Uji Coba e-Voting

Di tengah ramainya wacana usulan penundaan Pilkades serentak secara nasional ke DPR RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengambil langkah tegas demi kepastian hukum di tingkat akar rumput. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah hukum Kabupaten Serang akan tetap berlangsung sesuai jadwal pada tahun 2027 mendatang.

Kepastian pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa ini diperoleh setelah pihak DPMD melakukan konsultasi intensif secara langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keputusan ini menjadi kabar penting bagi seluruh jajaran aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun para bakal calon pimpinan desa yang berada di wilayah Kabupaten Serang.

Total 191 Desa Siap Ambil Bagian, Anggaran Tembus Rp30,3 Miliar

Berdasarkan data resmi dari DPMD Kabupaten Serang, tercatat ada sebanyak 191 desa dari total 326 desa sewilayah Kabupaten Serang yang akan mengikuti gelaran Pilkades serentak 2027 ini. Rinciannya meliputi 162 desa yang masa jabatan kepala desanya memang resmi berakhir, serta 29 desa sisa yang saat ini masih dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Untuk menunjang kelancaran hajat besar ini, Pemkab Serang telah memproyeksikan kebutuhan anggaran daerah yang tidak sedikit. Total dana kewajiban pemerintah daerah yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp30,3 Miliar dan pos anggarannya sudah mulai masuk dalam tahap perencanaan fiskal matang.

Informasi Jadwal Tahapan: Kepala DPMD Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa tahapan awal Pilkades serentak ini direncanakan bakal dimulai secara resmi pada Juli 2027. Tahapan tersebut akan diawali dengan agenda sosialisasi menyeluruh serta pembentukan panitia pemilihan tingkat Kabupaten Serang terlebih dahulu.

Terobosan Baru: 5 Desa di Kabupaten Serang Siap Uji Coba Sistem e-Voting

Ada hal yang sangat menarik dan membedakan Pilkades Kabupaten Serang kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Demi meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penghitungan suara, Pemkab Serang berencana menerapkan teknologi pemungutan suara elektronik atau sistem e-Voting.

Karena e-Voting ini merupakan teknologi baru dalam iklim politik lokal Banten, pihak dinas terkait memutuskan untuk melakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu. Penerapan e-Voting pada Pilkades 2027 nanti akan difokuskan sebagai pilot project (uji coba) di 5 desa terpilih di Kabupaten Serang sebelum nantinya diterapkan secara massal di masa depan.

Aspek Pelaksanaan	Metode Konvensional (Mayoritas Desa)	Metode Elektronik / e-Voting (5 Desa Uji Coba)
Cara Memilih	Warga menyalurkan hak suara dengan cara mencoblos kertas suara di dalam bilik TPS.	Warga menyalurkan hak suara menggunakan perangkat layar sentuh digital yang disediakan panitia.
Penghitungan Suara	Dilakukan manual oleh panitia TPS dengan menghitung fisik kertas suara satu per satu di malam hari.	Hasil kalkulasi suara langsung terekam otomatis oleh sistem komputer setelah waktu pencoblosan ditutup.
Risiko Administrasi	Rentan terjadi surat suara tidak sah akibat salah coblos atau draf robek.	Nol risiko surat suara tidak sah karena pilihan sistem terkunci secara presisi pada foto calon resmi.

Tugas Penting Sekretaris Desa: Mengingat tahapan pendaftaran baru akan dimulai sekitar pertengahan tahun depan (Juli 2027), tugas utama jajaran 3 Kaur dan 3 Kasi di bawah komando Sekdes saat ini adalah tetap berfokus menjaga kondusivitas internal kantor desa. Jangan biarkan pelayanan publik terganggu atau terbelah akibat politik dukungan calon yang mulai bermunculan di tengah masyarakat.

Kesimpulan

Dengan kepastian jadwal dari DPMD ini, spekulasi mengenai penundaan Pilkades serentak untuk wilayah Kabupaten Serang. Pesta demokrasi dipastikan tetap berjalan on-schedule di semester dua tahun 2027. Sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan desa, Sekretaris Desa harus mulai mencermati penyusunan draf anggaran pendukung tingkat desa agar alokasi operasional panitia lokal nantinya tidak berbenturan dengan aturan kuota belanja APBDes.